Kajian Kebijakan Nilai Fiskal Lahan (Policy Analysis Study on Land Fiscal Value)

Abstract

Nilai fiskal lahan merupakan satu terobosan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terbukanya akses masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan kawasan, terutama kawasan terlantar dan atau ditelantarkan. Penerapan nilai fiskal lahan diharapkan dapat memberikan stimulans kepada para pemilik lahan untuk berkolaborasi dengan masyarakat setempat dalam pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Penilaian nilai fiskal lahan merupakan suatu hal yang sangat mungkin dilakukan untuk mengantisipasi kesenjangan hak pengelolaan atas lahan, terutama lahan terlantar.

Hasil pengembangan model penentuan nilai fiskal lahan pada dua kecamatan di dua kabupaten berbeda (Kab.Bogor dan Kab.Sukabumi) menunjukkan bahwa nilai fiskal lahan (φ) berkisar diantara angka 0 – 3 kali nilai fisik lahan yang sebesar Rp.95.000,00 per meter persegi di Kecamatan Ciampea Kab. Bogor dan sebesar Rp.36.052,63 per meter persegi di Kecamatan Palabuhanratu Kab. Sukabumi.

Penentuan nilai fiskal memerlukan data dan informasi in-situ yang harus digali melalui survei lapangan dan membutuhkan pendekatan nilai pasar (nilai fisik) berupa nilai jual atau harga lahan dan nilai non pasar (nilai non fisik) berupa nilai kegunaan dan bukan kegunaan dari lahan yang dinilai sebagai bagian dari kebutuhan data primer untuk analisis nilai fiskalnya. Tanah terlantar atau tanah yang sengaja ditelantarkan harus diberikan disinsentif berupa pajak, dimana besaran pajaknya didasarkan atas perhitungan nilai fiskal lahan. Penentuan pajak atau nilai fiskal lahan tersebut dapat didasarkan pada core-business masyarakat setempat atau dengan kata lain harus mengikuti karakteristik penggunaan lahan yang ada di sekitarnya. Nilai fiskal lahan berdasarkan lahan pertanian relatif lebih applicable untuk diterapkan dan cenderung lebih konservatif selain juga akomodatif, kendati untuk beberapa kasus tertentu nilai fiskal lahan berdasarkan core-business menjadi pilihan terbaik untuk diterapkan.

The value of land is a breakthrough fiscal policy is expected to encourage open public access to and use of land use, especially the neglected and or abandoned. Implementation of the fiscal stimulus is expected to provide land to the owners of the land to local communities to collaborate in land use programs. Assessment of the fiscal value of land is a matter that is feasible to anticipate gaps management rights over land, especially land abandoned.

The results of the development model of fiscal determination of the value of land in two districts in two different districts (Bogor Regency and Sukabumi Regency) indicates that the fiscal value of land (φ) ranged between number 0-3 times the physical value of land for Rp.95.000, 00 per square meter in Sub-district Ciampea (Bogor Regency) and for Rp.36.052, 63 per square meter in Subdstrict Palabuhanratu (Sukabumi Regency).

Requires the determination of the value of fiscal data and information in-situ to be excavated through the field survey, and requires a market value (physical value) of the sale value or price of land and non-market value (the value of non-physical) form of the usefulness and usability of the land is not assessed as part of the primary data requirement for the fiscal analysis. Land that had been neglected or abandoned land should be given disincentives in the form of taxes, where the amount of taxes based on calculations of the fiscal value of the land. Determination of tax or fiscal value of the land can be based on core-business community or in other words should follow existing land use characteristics in the vicinity. Fiscal value of land based on agricultural land is relatively more applicable to apply and tend to be more conservative while also accommodating, although for some specific cases the fiscal value of land based on core-business is the best choice to be applied.

Note: Downloadable document is in Indoesian.

Keywords: fiscal value of land, land, land prices, the economic value of the area, Nilai fiskal lahan, lahan, harga tanah, nilai ekonomi kawasan